1 2 3 4
 
  •  

    PSIKOLOGI

  • Jakarta Sehat

    fisik

  • Jakarta Sehat

    MENTAL

  • Jakarta Sehat

    SOSIAl

 

 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendefinisikan arti SEHAT sebagai suatu keadaan yang lengkap/sempurna
baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.

Kesehatan Mental didefinisikan sebagai kondisi sejahtera yang memungkinkan individu untuk menyadari kemampuannya, mampu mengatasi tekanan normal kehidupan, dapat bekerja secara produktif dan bermakna serta mampu memberikan kontribusi
kepada komunitasnya. (Sumber: WHO)

Baca lebih lanjut

 

    Latar Belakang


Deklarasi Millennium PBB yang ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua Negara di dunia sepakat untuk:

     

  • Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
  • Mencapai pendidikan dasar untuk semua
  • Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
  • Menurunkan angka kematian anak
  • Meningkatkan kesehatan ibu
  • Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
  • Memastikan kelestarian lingkungan hidup
  • Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

 

Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 menjadi sangat sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar (UNDP, 2004). Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara program-program non MDGs cenderung dikesampingkan dan akhirnya tentu berakhir dengan tidak adanya anggaran dan terabaikan.

 

Sementara itu, di tengah begitu banyaknya permasalahan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Jakarta pada khususnya, berbagai fenomena permasalahan psikososial masyarakat telah marak bermunculan, mulai dari perilaku menyimpang, pengabaian norma-norma moral dan etika, gangguan jiwa dari yang ringan hingga berat sampai pelanggaran hukum, yang secara lebih spesifik berupa masalah-masalah :

     

  • Kuantitas, kualitas dan semakin muda usianya pelaku kejahatan / kriminalitas di Indonesia, termasuk korupsi.
  • Kekerasan dalam hubungan pacaran, rumah tangga, masyarakat, ‘bullying’, tawuran, dll.
  • Tingkat perceraian yang menimbulkan berbagai masalah psikodinamika perkembangan anak.
  • Indeks ketidaksehatan jiwa masyarakat yang ditandai dengan semakin banyaknya kasus depresi, bipolar, gangguan kepribadian, disosiatif dll.
  • Kasus pelanggaran norma agama dan norma sosial : adiksi narkoba, adiksi game, adiksi pornografi / aksi.
  • Kasus-kasus yang sarat muatan psikologis, macam konflik agama, suku, budaya dll.
  • Pengangguran dan rendahnya kompetensi masyarakat usia produktif.
  • Perilaku yang menyebabkan banjir dan sampah.
  • Perilaku pengemudi dan kemacetan.
  • Kemiskinan,
  • Pendidikan,
  • Kesehatan,
  • Lingkungan Hidup,
  • Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan kesetaraan gender,
  • Narkoba dan HIV Aids

 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 2007, prevalensi nasional gangguan mental emosional berupa cemas dan depresi mencapai sekitar 20 juta orang pada penduduk berusia lebih dari 15 tahun, sedangkan sekitar 1 juta orang yang mengalami gangguan jiwa berat . Menurur M. Riza Syah, Direktur Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Soeharto Heerdjan, mengutip data World Health Report 2001, depresi sebagai penyakit keempat penyebab hilangnya waktu produktif (disability adjusted life years) tertinggi pada 2000. Diperkirakan akan naik ke peringkat kedua penyebab hilangnya waktu produktif pada 2020. Depresi bisa terjadi pada siapa saja, tidak memandang gender maupun usia. Gangguan tersebut bisa dipengaruhi oleh  penyakit fisik, ataupun sebaliknya.

 

Tahun 2007, Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penderita gangguan jiwa berat tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 150.000 orang. Selayakya fenomena gunung es, jumlah tersebut belum mencakup seluruh penderita yang ada. Tidak sedikit penderita tersebut mengalami penanganan kurang tepat. Pengisolasian dari lingkungan sekitar, ketergantungan akan obat-obatan, hingga pemasungan kerap dilakukan pada penderita gangguan jiwa berat sebagai bentuk penyembuhan ataupun menutupi aib keluarga.

 

IPK (Ikatan Psikologi Klinis) HIMPSI Jakarta mengawali perjuangan untuk menjadi bagian dari program pemerintah JAKARTA SEHAT dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, berupa penandatanganan MOU Pengabdian Psikologi  yang melibatkan Psikolog / Ilmuwan Psikologi dan mahasiswa/i Psikologi di puskesmas pada tanggal 29 Maret 2012.

 

Program Pengabdian Psikologi ini melibatkan kemitraan dengan 9 Fakultas Psikologi di 11 puskesmas DKI Jakarta, dari 16 Fakultas Psikologi yang sudah ditawarkan.
9 Fakultas Psikologi yang telah sepakat menjalankan program sejak Maret 2012 sampai yang baru akan berpartisipasi di tahun 2013:

     

  • Universitas Pancasila
  • Universitas Atma Jaya
  • Universitas Persada Indonesia YAI
  • Universitas Kristen Krida Wacana
  • Universitas Negeri Jakarta
  • Universitas Yarsi
  • Universitas Tarumanagara
  • Universitas Pelita Harapan
  • Universitas Indonesia
  • Universitas Gunadarma

 

11 Puskesmas yang telah sepakat menjalankan program sejak Maret 2012 sampai yang baru akan berpartisipasi di tahun 2013 adalah :

     

  • Puskesmas Cilandak                           - UP
  • Puskesmas Mampang                            - Atma Jaya
  • Puskesmas Matraman                           - UPI YAI
  • Puskesmas Tebet                              – UPI YAI
  • Puskesmas Kebun Jeruk                       - Ukrida
  • Puskesmas Setiabudi                          - UNJ
  • Puskesmas Cempaka Putih                    - Yarsi
  • Puskesmas Grogol Petamburan              - Untar
  • Puskesmas Cengkareng                         - UPH
  • Puskesmas Kali Deres                         - UPH
  • Puskesmas Pasar Minggu                      - UI
  • Puskesmas Jagakarsa                       - Universitas Gunadarma

 

Dalam usia setahun perjalanan Pengabdian Psikologi, IPK HIMPSI Jakarta berinisiatif untuk meningkatkan kegiatan menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu PROGRAM JAKARTA SEHAT. Untuk itu IPK HIMPSI Jakarta mengundang keterlibatan beberapa mitra baru (15 organisasi / komunitas), yaitu :

     

  • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
  • Polda Metro Jaya yang sangat peduli terhadap fakta bahwa umumnya masalah kriminalitas di DKI Jakarta sangat erat bersinggungan dengan permasalahan mental sosial masyarakat kota Jakarta.
  • Dinas Kesehatan DKI Jakarta
  • Dinas Pariwisata
  • BNN, (Badan Narkotika Nasional) DKI Jakarta
  • PDSJKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran jiwa Indonesia) Cabang DKI Jakarta
  • IPK, (Ikatan Psikologi Klinis-Himpsi)
  • APSIFOR, (Asosiasi Psikologi Forensik)
  • IPP – Ikatan Perempuan Profesional,
  • EQ Australia
  • Komunitas Psi Indonesia,
  • JMM (Jakarta Moral Movement)
  • PULIH,
  • K3PIK, (Kelompok Peduli Penanganan dan Pendidikan anak berKebutuhan Khusus)
  • IANTA (Ikatan Abang None Jakarta)

 

IPK Jakarta juga menyusun strategi pemasaran yang strategis untuk Gerakan Psikologi Jakarta Sehat, antara lain dengan merintis sebuah website dengan alamat web www.psikologijakartasehat.web.id. dan melibatkan 4 pihak lagi, yaitu :

     

  • Movement Development Consultant : Kasandra & Associates,
  • Communication/Marketing Consultant : Uti Rahardjo (Creative Center),
  • Music Consultant : Farabi Music School (Dwiki Dharmawan)
  • Art Photography  : Deniek G. Sukarya.

 

Dalam website ini dituangkan penjelasan tentang Psikologi di Puskesmas untuk JAKARTA SEHAT fisik mental sosial, apresiasi kepada 2+9+7+4=22 mitra pendukung, pembentukan steering committee, rencana asesmen kebutuhan, program kegiatan berjalan dan yang akan datang, kesempatan kontribusi, alamat kontak serta tentang initiator program - IPK HIMPSI Jakarta.

 

Tujuan utama dari website ini adalah untuk memaksimalkan kesinambungan program, memastikan agar program ini dapat dikenal masyarakat, selain juga memberikan kesempatan kepada lebih banyak pihak untuk ikut berkontribusi dan mensukseskan Jakarta Sehat – fisik mental sosial

 

Kesempatan kontribusi tersedia dalam 3 bentuk, yaitu kontribusi finansial atau pendanaan program kegiatan, kontribusi tenaga (relawan), kontribusi produk yang terkait program. Kesempatan kontribusi akan diarahkan sesuai hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan dan sesuai keinginan pihak kontributor.

 

Psikologi untuk Jakarta Sehat


Adalah sebuah program terintegrasi yang dirintis oleh IPK HIMPSI Jakarta yang diperkuat oleh komitmen banyak pihak, melibatkan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, komunitas intelektual (universitas), empirik (professional) dan aspiratif (media), untuk bersama-sama melakukan upaya meningkatkan kesehatan mental masyarakat dan mencapai JAKARTA SEHAT.

 

IPK (Ikatan Psikologi Klinis) HIMPSI Jakarta mengawali perjuangan untuk menjadi bagian dari program pemerintah JAKARTA SEHAT dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, berupa penandatanganan MOU Pengabdian Psikologi  yang melibatkan Psikolog / Ilmuwan Psikologi dan mahasiswa/i Psikologi di PUSKESMAS pada tanggal 29 Maret 2012.

Program Pengabdian Psikologi ini melibatkan kemitraan dengan 9 Fakultas Psikologi di 11 PUSKESMAS DKI Jakarta, dari 16 Fakultas Psikologi yang sudah ditawarkan.

 

Dalam usia setahun perjalanan Pengabdian Psikologi, IPK HIMPSI Jakarta berinisiatif untuk meningkatkan kegiatan menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi dengan program Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yaitu PROGRAM JAKARTA SEHAT.


pancasila dan jakarta sehat

Jakarta Sehat sangat konsisten dengan Pancasila sebagai ideologi dasar bagi negara Indonesia. Kata Pancasila terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
serta tercantum pada paragraf ke-4 Preambule
(Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945